Tantangan Besar: Indonesia sebagai Pemimpin Dewan HAM PBB

Indonesia di Tengah Gejolak Global

Di tengah situasi global yang semakin kompleks, Indonesia telah dipilih untuk memegang palu Presiden Dewan HAM PBB. Ini adalah sebuah langkah yang menantang, terutama ketika dunia sedang menghadapi gejolak baru yang dipicu oleh konflik terbuka bersenjata di berbagai belahan dunia. Aksi-aksi seperti perang di Ukraina, konflik di Gaza, dan kekerasan brutal di Sudan Selatan, semuanya menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan besar dalam hal hak asasi manusia (HAM).

Di Asia Tenggara, konflik antara Kamboja dan Thailand, serta kasus Rohingya di Myanmar, masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Dalam situasi seperti ini, Dewan HAM PBB akan menghadapi banyak agenda HAM yang tidak mudah, terutama ketika beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia dapat bertindak secara unilateral, mengabaikan prosedur dan mekanisme internasional.

Ancaman Unilateralisme

Aksi unilateral adalah ancaman serius terhadap HAM global. Ketika negara-negara kuat bertindak secara sepihak, mengabaikan PBB dan mekanisme internasional, maka hal ini dapat memicu konflik dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pertanyaan besar yang muncul adalah: bisakah agenda-agenda HAM menjadi rem bagi aksi unilateral itu? Apakah Dewan HAM PBB, dengan Indonesia sebagai pemimpinnya, dapat memainkan peran dalam mencegah aksi unilateral dan melindungi HAM global?

Tantangan Bagi Indonesia

Presidensi Dewan HAM yang digenggam Indonesia ini mestinya diletakkan dalam konteks global. Namun, dalam diplomasi global, ada adagium bahwa kekuatan diplomasi selalu dimulai dari dalam negeri. Artinya, wajah suatu negara di PBB ditentukan oleh wajahnya di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu menunjukkan animo yang besar akan norma-norma HAM (state compliance) dan berbenah diri untuk meningkatkan reputasinya di kancah internasional.

Indonesia memiliki modal yang baik untuk melakukan hal ini, yaitu Komnas HAM yang berakriditasi A di PBB dan Kementerian HAM yang berperan dalam menjaga norma HAM dalam Kabinet. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap HAM dan memainkan peran yang lebih besar dalam melindungi HAM global.

Menghadapi Tantangan

Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Dengan presidensi Dewan HAM, Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin dan mempengaruhi agenda HAM global. Namun, ini juga berarti bahwa Indonesia harus siap untuk menghadapi tekanan dan kritik dari negara-negara lain, terutama yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat institusi-institusi HAM dalam negeri dan meningkatkan kapasitasnya untuk melindungi HAM. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam melindungi HAM global dan memajukan agenda HAM di kancah internasional.