Proyek Gapura Miliaran di Bekasi: Membangun Identitas atau Mengabaikan Kebutuhan Pokok?

Di tengah-tengah kota Bekasi yang sibuk, sebuah proyek pembangunan gapura di Perumahan Dukuh Zambrud, Kecamatan Mustika Jaya, telah menarik perhatian publik. Proyek ini dibangun dengan menggunakan anggaran dari APBD Kota Bekasi 2025 sebesar Rp 997,45 juta, membuatnya menjadi sorotan di kalangan masyarakat.

Latar Belakang Proyek

Pembangunan gapura ini dimulai sejak pertengahan Oktober hingga Desember 2025. Menurut data yang tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi, proyek ini berada di bawah pengawasan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 997.450.000, yang merupakan anggaran yang cukup besar untuk sebuah proyek gapura.

Reaksi Masyarakat

Proyek ini telah memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian warga merasa bahwa anggaran sebesar ini dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum. Mereka berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan bahwa pembangunan gapura ini merupakan bagian dari penataan kawasan permukiman. Proyek ini telah selesai sesuai jadwal dan tercatat sebagai bagian dari realisasi APBD 2025. Informasi mengenai nilai anggaran dan pelaksana proyek dapat diakses secara terbuka melalui sistem LPSE sebagai bentuk transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Keberadaan Gapura: Membangun Identitas atau Mengabaikan Kebutuhan Pokok?

Keberadaan gapura yang berdiri di pintu masuk kawasan permukiman ini dinilai mencolok dari sisi anggaran. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pembangunan gapura ini lebih penting daripada kebutuhan pokok masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum. Apakah gapura ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau hanya sebuah simbol identitas kawasan permukiman?

Proyek ini telah memicu perdebatan tentang prioritas anggaran daerah dan bagaimana sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.